ICW Harapkan Jokowi Atasi Korupsi Politik-Indonesia Corruption Watch (ICW) harapkan presiden terpilih Joko Widodo yang akrab di panggil Jokowi harus serius dalam mengatasi persoalan pemberantasan korupsi khususnya korupsi politik yang saat ini banyak terjadi.
Saat-saat ini KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sedang memproses hukum 60 orang anggota DPR dan puluhan anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam kasus korupsi.
Hal ini membuktikan bahwa praktek korupsi menjamur pada semua kehidupan birokrasi dan politik. Menuutut Emerson Yuntho (peneliti ICW) Partai politik selama ini dianggap sebagai sumber praktek korupsi terbesar di Indonesia sebagai akibat adanya biaya yang relatif besar dalam proses politik.
Oleh sebab itu di harapkan kepada presiden terpiih Jokowi tidah membagi-bagikan kursi dengan partai politik pendungkunya. Langkah ini dilakukan tambahnya untuk menghindari terjadinya korupsi politik yang selama ini terjadi.
"Pada akhirnya nanti akan muncul fenomena yang kita lihat seperti kasus Hambalang, dana haji dan sebagainya. Kecenderungannya muncul adalah bahwa semua korupsi dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai latar belakang politik itu adalah untuk pendanaan partai politik," papar Emerson.
Sementara anggota tim pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla, Trimedya Panjaitan mengatakan terjadinya korupsi politik disebabkan oleh adanya biaya politik yang tinggi ketika mereka ingin menjadi pejabat.
Oleh karena itu menurut Trimedya Panjaitan, penegak hukum dan pimpinan partai politik serta pemerintah harus mendiskusikan bagaimana mengatasi persoalan ini, apakah ada revisi di dalam pendanaan partai politik.
Trimedya mengatakan, "Ujungnya apa pertama, dia main APBD, proyek, misalnya di satu provinsi ada Rp 800 milliar APBD nya berapa, belanja modal. Penegak hukum dan pimpinan partai harus duduk sama-sama , ke depan bahkan oleh presiden dan wakil presiden , bagaimana mengatasi problem,. Pilihannya adalah tidak melakukan pemilihan langsung kepala daerah atau gimana."
Trimedya Panjaitan menambahkan, pasangan Jokowi-JK juga mengusung ide pemilihan kepala kepolisian dan jaksa agung yang didasarkan pada kualitas dan integritas. Selain itu lanjutnya perlunya ada penguatan fungsi koordinasi dan supervisi KPK, polisi dan jaksa.
"Program penegakan hukum yang disampaikan oleh visi misi mereka sudah termaktub, dan Jokowi-JK sangat berkomitmen soal itu," demikian ujar Trimedya.
Saat-saat ini KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sedang memproses hukum 60 orang anggota DPR dan puluhan anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam kasus korupsi.
Hal ini membuktikan bahwa praktek korupsi menjamur pada semua kehidupan birokrasi dan politik. Menuutut Emerson Yuntho (peneliti ICW) Partai politik selama ini dianggap sebagai sumber praktek korupsi terbesar di Indonesia sebagai akibat adanya biaya yang relatif besar dalam proses politik.
Oleh sebab itu di harapkan kepada presiden terpiih Jokowi tidah membagi-bagikan kursi dengan partai politik pendungkunya. Langkah ini dilakukan tambahnya untuk menghindari terjadinya korupsi politik yang selama ini terjadi.
"Pada akhirnya nanti akan muncul fenomena yang kita lihat seperti kasus Hambalang, dana haji dan sebagainya. Kecenderungannya muncul adalah bahwa semua korupsi dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai latar belakang politik itu adalah untuk pendanaan partai politik," papar Emerson.
Sementara anggota tim pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla, Trimedya Panjaitan mengatakan terjadinya korupsi politik disebabkan oleh adanya biaya politik yang tinggi ketika mereka ingin menjadi pejabat.
Oleh karena itu menurut Trimedya Panjaitan, penegak hukum dan pimpinan partai politik serta pemerintah harus mendiskusikan bagaimana mengatasi persoalan ini, apakah ada revisi di dalam pendanaan partai politik.
Trimedya mengatakan, "Ujungnya apa pertama, dia main APBD, proyek, misalnya di satu provinsi ada Rp 800 milliar APBD nya berapa, belanja modal. Penegak hukum dan pimpinan partai harus duduk sama-sama , ke depan bahkan oleh presiden dan wakil presiden , bagaimana mengatasi problem,. Pilihannya adalah tidak melakukan pemilihan langsung kepala daerah atau gimana."
Trimedya Panjaitan menambahkan, pasangan Jokowi-JK juga mengusung ide pemilihan kepala kepolisian dan jaksa agung yang didasarkan pada kualitas dan integritas. Selain itu lanjutnya perlunya ada penguatan fungsi koordinasi dan supervisi KPK, polisi dan jaksa.
"Program penegakan hukum yang disampaikan oleh visi misi mereka sudah termaktub, dan Jokowi-JK sangat berkomitmen soal itu," demikian ujar Trimedya.
.jpg)
